Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sudin, merasa geram kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 1,2 triliun.

Hal tersebut terlihat pada unggahan Youtube NHAZAR Al fath dengan judul “SUDIN TERIAK - MEDIA TOLONG DENGAR INI GILA PERJALANAN DINAS LHK SATU HARI TEMBUS 3.3 MILIAR RUPIAH” saat rapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 7 April 2022.

Dalam kanal Youtube tersebut, Sudin mengatakan LHK melakukan perjalanan dinas dengan biaya mencapai  1,2 triliun dan membandingkan dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Di tahun 2021 perjalanan dinas lhk 1,2 triliun, artinya 1 bulan 100 miliar, 1 hari 3,3 miliar untuk biaya perjalanan dinas, Saya kemarin tanya sama kementan, mereka perjalanan dinas satu tahun itu 1,1 triliun. Saya tanya banyakan mana karyawan Kementan sama LHK, pihak kementan jawab banyakan pertanian,” kata Sudin.

Menurutnya, dengan perjalanan dinas LHK tidak masuk akal dengan menghabiskan anggaran sampai 1,2 triliun.

“Berarti disini kan cuma beda 100 miliar sama Kementan. Ini lagi covid loh, kalau gak covid mungkin bias sampai 3 triliun perjalanan dinasnya. Itu aja, gila coba 1,2 triliun loh, 1 bulan 100 miliar, saya gak tahu untuk apa duitnya ini,” tandasnya.

Selain itu, Sudin megatakan terkait kewajiban reboisasi BPDAS di Bukit Soeharto, data yang diberikan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

“Barusan Pak Budi ngomong sama saya di depan, ini ada perusahaan yang mempunyai kewajiban reboisasi BPDAS di Bukit Soeharto, dia bilang satu hektar tanam pohon 1100 batang, begitu di cek ke lapangan nyatanya gak ada, cuma untuk selang-selang aja. Ini gimana? Dimana tanggung jawab dirjen? Yang mengerjakan kontraktor, yang mengawasi konsultan, ya toh?, saya gak bilang konsultannya jelek, kontraktornya jelek,tapi  yang ngawasin yang gak bagus,” ungkapnya.

“Coba kita lihat hutan lindung 800 ribu hektar, HPT 3,4 hektar, HP 6 juta, HPK 4,3 juta. Kalo gini mah sudah gak ada yg ilegal dong disana bos. Gak usah Gubernur datang kesini terus minta persetujuan Komisi IV. Terus ini mau ngomong apalagi orang datanya aja gak bener, silahkan nanti kita ceklah,”tandasnya. (*)

Tonton Video SUDIN, SE : LIVE STREAMING KOMISI IV DPR RI RAKER DENGAN MENTERI PERTANIAN RI