Lampung Barat - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Sudin, melakukan bimbingan teknis (Bimtek) komoditas sayuran dan tanaman obat strategis kepada petani di Kabupaten Lampung Barat yang di pusatkan di Pekon (Desa) Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong. Selasa (16/5/23).

Dalam kegiatan tersebut Sudin di dampingi Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital DPD PDI Perjuangan Lampung, Donald Harris Sihotang, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Seksi sayuran dan Tanaman Obat pada Dinas Ketahanan Pangan Ir. Suhenda Arsol.

Selain itu hadir juga ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat Parosil Mabsus, ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, Asisten ll Bidang Perekonomian, Pembangunan Wasisno Sembiring dan Kepala DTPH Lampung Barat Natadjudin Amran serta sejumlah masyarakat yang tersebar di sejumlah wilayah di Kecamatan setempat.

Dalam Bimtek Sudin menjawab sejumlah keluhan para petani diantaranya terkait sulitnya mendapatkan pupuk dan obat-obatan bersubsidi terlebih harga pupuk non subsidi saat ini terbilang tinggi sehingga banyak petani yang mengeluh karena pengeluaran untuk mendapatkan pupuk non-subsidi itu tidak sesuai hasil pertanian.

"Tentang pertanian sayur mayur yang menjadi kendala adalah tentang obat, semua nya petani cabe dan banyak yang kena patek itu saja obat nya sudah mahal pak hampir Rp200 ribu," kata M Wahidin petani asal Pekon (Desa) Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong saat menyampaikan keluhan nya, Selasa (16/05/2023).

Sehingga ia meminta agar Pemerintah bisa menyiapkan obat strategis yang alami yang bisa di produksi dan di konsumsi para kelompok tani. Ia berharap agar ada kelompok tani yang mempunyai produksi pupuk sendiri agar seluruh anggota bisa membeli di kelompok petani agar bisa di akomodir sehingga semua nya bisa sejahtera.

"Karena kalau harus beli masing-masing mahal pak sehingga bagaimana caranya agar obat ini bisa ada, karena penyakit ini pak kan bukan kita yang buat jadi bagaimana agar bisa mendapatkan obat ini dengan harga yang standar agar bisa dibeli oleh semua petani," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi lV DPR RI Sudin mengatakan terkait obat-obatan yang dikeluhkan para petani dirinya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu ia juga menanggapi terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Nanti akan di bantu dari direktur pupuk untuk pengadaan pupuk organik cair atau POC itu enggak beli gratis tapi harus segera di buatkan usulan nya dari Kabupaten terutama untuk Hortikultura, itu karena saya liat pupuk langka solusi pertamanya adalah kita pakai pupuk organik cair supaya tanaman nya juga menjadi baik dan bagus," ujarnya.

Terkait pupuk bersubsidi kata Sudin dirinya juga sempat di hubungi Presiden Joko Widodo yang menanyakan pakah stok pupuk bersubsidi mencukupi atau tidak, sebab kata dia data yang di ajukan oleh Kementerian untuk pengadaan pupuk sebanyak 10 juta ton namun pemerintah hanya sanggup menyediakan sebanyak 9 juta ton pupuk bersubsidi.

"Apakah Kementerian Pertanian salah? tidak juga karena anggaran untuk sibsidi nya terbatas jadi di pahami bukan pemerintah nya yang salah," pungkas Sudin. (*)