Lampung Timur - Guna meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus kesejahteraan masyarakat Ketua Komisi lV DPR RI Sudin meminta agar destinasi wisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas, di Desa Braja Harjo Sari, Kecamatan Braja Slebah dibuka kembali.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menyampaikan arahannya pada kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan di Taman Nasional Way Kambas bersama anggota Komisi lV DPR RI dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktur Jenderal KSDAE, Minggu (13/08/2023).
"Saya sengaja mengundang anggota DPRD saya Kota dan Provinsi karena Perintah Ketua Umum kami kalau kalian tidak menjaga alam saat ini siapa lagi, status mereka saat ini sebagai Bacaleg kalau tidak membantu rakyat edukasi untuk menjaga alam wasalam kenapa saya bawa karena untuk membantu masyarakat disini," ujarnya
Sudin menambahkan semenjak adanya Covid-19 beberapa tahun lalu hingga saat ini konservasi alam Taman Nasional Way Kambas (TNWK) masih di tutup untuk umum. Sudin meminta agar salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung itu segera dibuka kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Dirinya meminta agar TNW bisa dibuka kembali pada Desember mendatang sebab menurutnya banyak momen hari libur yang bisa dimanfaatkan untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke TNWK. Sehingga dengan ramai nya kunjungan wisatawan akan berdampak terhadap peningkatan perenonomian warga setempat.
"Sehingga yang paling penting tadi adalah saya minta agar dibuka kembali untuk wisata dengan pola yang lebih bagus lagi mobil turis tidak boleh lagi masuk ke kawasan harus dibuatkan tempat parkir dan nanti pengunjung bisa di angkut dengan bus wisata sampai ke lokasi tujuan nya apa biar gajah nya tidak terusik," imbuhnya
"Tadi mereka mintanya dibuka Januari tapi saya tegaskan tidak bisa tanggal 25 Desember itu Natal libur banyak orang jalan-jalan, tanggal 31 Desember sampai 1 Januari 2024 banyak orang yang jalan-jalan maka tadi sudah di putuskan Sekjen dan Dirjen tanggal 20 Desember kita buka kembali," tegasnya
Kemudian Sudin juga memberikan masukan agar pengelola bisa menyiapkan konsep untuk menjaga kebersihan lingkungan TNWK dengan memfasilitasi pengunjung dengan tumbler yang di desain semenarik mungkin sehingga pengunjung tidak diperbolehkan lagi membawa botol plastik.
"Coba di pikirkan di desain bagaimana pengunjung diberikan paket masuk termasuk tumbler sehingga mengurangi sampah plastik karena sampah plastik sangat sulit terurai. Makanya kita untuk menyadarkan masyarakat harus diberi edukasi sekali lagi bantu kami menjaga alam kalau bukan siapa lagi yang akan menjaga alam kita," pungkasnya
Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Bambang Hendroyono juga menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Ketua Komisi lV DPR RI Sudin wisata TNWK akan dibuka kembali pada 20 Desember mendatang dan akan menerapkan konsep-konsep yang telah di sampaikan oleh Ketua Komisi lV DPR RI Sudin.
"Karena harus pasti dan kepala Balai tolong persiapan nya di percepat lebih cepat dari waktu sebelumnya karena ada Natal dan Tahun Baru dan demi masyarakat tadi dengan pak Dirjen dan dengan pak Direktur TNWK resmi akan kita buka pada tanggal 20 Desember 2023," tandasnya.
Disela-sela kunjungan nya tersebut Sudin menyempatkan diri untuk meninjau lokasi kawanan gajah untuk melihat langsung kondisi kawanan gajah sekaligus memberikan makanan kepada hewan berbelalai tersebut. Selain itu Sudin juga menyempatkan diri untuk meninjau both UMKM yang ada di sekitar wilayah TNWK.
Dalam kegiatan tersebut Sudin di dampingi Anggota Komisi lV DPR RI, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Bambang Hendroyono, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLH Dr. Satyawan Pudyatmoko.
Fraksi DPRD PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Timur dan Fraksi DPRD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Condrowati, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Dr. Donald Harris Sihotang, calon anggota DPD RI Farah Nuriza Amalia, calon anggota DPR RI Dwinan Rahmandi, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya. (*)