Bandar Lampung - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Lampung, Sudin menyebut, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih belum mendapat penanganan yang jelas dari Pemerintah.
Hal itu disampaikan Sudin, yang juga Ketua Komisi IV DPR RI dalam acara podcast PDI Perjuangan Lampung menyapa yang dipandu Donald Harris Sihotang, di studio podcast PDI Perjuangan, di kantor Sekretariat partai, di Jalan Soekarno Hatta, No.109, Bandar Lampung, Jumat (03/06/2022).
"Sampai hari ini, belum ada treatment yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus PMK ini," kata Sudin.
Wabah PMK yang menyerang hewan ternak tersebut dari data Kementan telah merambah di 16 provinsi yang ada di Indonesia. Terbesar di Provinsi Jawa Timur dan Aceh, dengan akumulasi lebih dari 50.000 hewan ternak menjadi korban.
Kemudian produksi sapi perah di Jawa Timur juga mengalami penurunan hampir 50 persen. "Hal ini sangat mempengaruhi sektor perekonomian negara," ungkap Sudin.
Sudin mengungkapkan, dalam rapat kerja komisi IV DPR RI bersama Kementan belum lama ini, belum diketahui asal penyebaran virus PMK tersebut.
Sudin meminta kader PDI Perjuangan di eksekutif, legislatif dan kader partai memberikan atensi pada permasalahan ini.
"PMK merupakan penyakit yang bahayanya sama dengan Covid-19. Bedanya PMK ini terjadi pada hewan ternak. Penularan PMK sangat cepat, dan dapat terjadi hingga radius 10 Km, dengan dibawa oleh angin," terang Sudin.
Sudin mengatakan bahwa hewan ternak yang sembuh dari PMK akan tetap menyimpan virus PMK di dalam tubuhnya selama tiga tahun.
"Apabila sapi yang terjangkit PMK sembuh tapi tetap menyimpan virusnya selama tiga tahun," ungkapnya.
Terkait vaksin, Sudin mengatakan Hewan ternak yang divaksin adalah hewan yang sehat. Supaya imun, tidak tertular PMK.
"Masalahnya vaksinnya belum tersedia, Kementan baru berwacana akan mengadakan vaksinasi. Baru akan, tidak tau kapan dan sumber uangnya dari mana," ujarnya.
Kabar baiknya, daging hewan ternak yang terjangkit PMK masih dapat dikonsumsi dengan syarat dimasak terlebih dahulu dalam suhu minimal 70 derajat celcius.
"Namun organ dalamnya seperti jerohannya tidak boleh dikonsumsi," kata Sudin.
Sudin meminta masyarakat khususnya yang ada di Lampung untuk melaporkan apabila menemukan kasus PMK, karena pemerintah pusat menyiapkan disinfektan.
"Tolong laporkan apabila terjadi kasus PMK tapi sampai hari ini baru kabupaten Pesawaran yg melapor dan itu belum terjangkit PMK. Pusat sudah menyiapkan disinfektan," ujarnya lagi.
Dalam acara podcast yang dipandu wakil ketua bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital DPD PDI Perjuangan Lampung tersebut, Sudin mengimbau pemerintah daerah segera mengambil tindakan dengan memperbanyak disinfektan dan melakukan penyemprotan pada kandang-kandang hewan ternak.
Noviar Akmal, praktisi peternakan, narasumber dalam kegiatan yang sama mengatakan, PMK adalah penyakit yang tidak bisa diprediksi, sehingga pemerintah belum siap obat dan vaksinnya. Operasional belum mencukupi.
Selain itu, lambatnya penanganan PMK disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah, seperti dokter hewan, tenaga medis dan para penyuluh.
"SDM kita masih sangat terbatas. Contohnya dokter hewan, tenaga medis dan para penyuluh. Obat-obatan juga masih sangat terbatas," ujarnya.
Sebenarnya pemerintah sudah membentuk satuan tugas untuk membantu pemerintah dalam menangani kasus PMK ini. Namun pengawasan yang terjadi di lapangan masih bervariasi dan kurang efektif.
"Kita sudah membentuk satgas namun masih kurang efektif, pengawasan di lapangan masih sangat bervariasi" terang Noviar
Pemerintah menurutnya telah membuat sistem check point di Lampung seperti di Pelabuhan Bakauheni. Melalui sistem check point diharapkan pengawasan dapat diperketat terutama pada malam hari karena perpindahan hewan banyak terjadi pada malam hari.
"Pengawasan antar kabupaten dan lokal harus di perketat pada malam hari, perpindahan itu yang paling banyak terjadi pada malam hari," jelasnya
Di tengah merebaknya PMK, Noviar mengajak peternak mengasuransikan hewan ternaknya supaya mendapat jaminan.
"Para penyuluh juga harus rajin melakukan sosialisasi pada petani dan peternak, supaya mereka lebih memproteksi hewan ternaknya," ungkapnya. (*)
Tonton Video Sudin, S.E : LIVE STREAMING KOMISI IV DPR RI RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PERTANIAN RI